awig awig

Kesetaraan HAM Perempuan dan Laki-Laki dalam Kesejahteraan Ekonomi Keluarga

Nawawi Hasan — Fri, 02 Aug 2024 00:00:00 +0000

Dalam kajian ini penulis membahas terkait hak asasi manusia dalam
kesetaraan perempuan mengatasi kebutuhan ekonomi keluarga.
Kesejahteraan sosial sebagai suatu tujuan akhir dari suatu negara. Dapat
dikatakan menjadi miskin ketika pendapatan seseorang tidak cukup untuk
menutupi pengeluaran pokok, sehingga membuat hidup menjadi sebuah
perjuangan yang tiada henti. Tingkat kemiskinan suatu negara merupakan
indikator yang baik mengenai taraf hidup warganya. Kehidupan pedesaan
yang sangat minim pendapatan masyarakat membuat para ibu rumah tangga
harus giat dalam mencari kebutuhan tambahan untuk keluarganya.Angka
kemiskinan di pedesaan terus meningkat dibandingkan angka kemiskinan di
perkotaan. Artinya masyarakat di pedesaan jauh lebih miskin dibandingkan
masyarakat di perkotaan. Kemajuan yang relatif cepat di bidang ekonomi ini
tidak menyeluruh antar kota, kecamatan, dan desa. Kebutuhan sandang
pangan semakin lama semakin mahal, sehingga hal terebut harus diatasi
dengan kreatifitas untuk penanggulangan.

Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Penyebar Berita Bohong (Hoax) Di Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Positif

Ketut Sumarta — Thu, 29 Aug 2024 00:00:00 +0000

Karya penelitian ini bersifat empiris yaitu penelitian langsung ke lapangan dengan
menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif dan pendekatan sosiologis.
pengidentifikasi berita bohong (hoax) yang dilakukan penegak hukum berdasarkan
laporan yang terduga korban, selanjutnya pelaporan di tindak lanjuti oleh penyidik
akan memastikan bukti-bukti postingan berita dengan melihat apakah ada unsur
merugikan pihak korban dan mengukur postingan masuk pada tindak pidana
atau tidak. Setelah hasil penyelidikan dikeluarkan pihak penegak hukum dan
diindikasi sebagai tindak pidana maka dilakukan penjemputan ke tersangka untuk
dimintai keterangan sampai putusan hukuman. Upaya yang dilakukan untuk
penegakan hukum terhadap penyebar berita bohong (hoax) dilakukan dengan cara
melaporkan persoalan hukum kepada aparat penegak hukum dalam hal ini adalah
pihak kepolisian untuk di proses secara hukum. Salah satu upaya yang dilakukan
adalah dengan cara membentuk Satuan Tugas Cyber Patrol (Satgas Cyber Patrol),
yang bertugas mengawasi Tekhnologi Informasi atau Media Sosial.

Realita Hukum dan Hak Asasi Manusia Dalam Pendidikan Yang Layak

Zarkasi — Fri, 23 Aug 2024 00:00:00 +0000

Hak asasi manusia adalah isu yang sangat penting dalam konteks pendidikan di era zaman
modern ini, Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia
memiliki kewajiban untuk memberikan kesempatan kepada setiap warga negaranya untuk
memperoleh pendidikan, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 persamaan setiap hak
warga negara untuk mendapatkan pengajaran dijamin berdasarkan pasal 28C ayat (1) yang
berbunyi: Setiap manusia berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan
dasarnya, berhak memperoleh dan mendapat pendidikan manfaat dari ilmu pengetahuan dan
teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan
umat manusia. Oleh karena itu keberadaan Hak Asasi Manusia sangatlah fundamental yang
harus dipenuhi. Hak Asasi Manusia berbagai macam, salah satunya adalah hak untuk
mendapatkan pendidikan. Hak mendapatkan pendidikan menjadi hak asasi bagi setiap
manusia sehingga setiap manusia berhak memperoleh pendidikan setinggi-tinggi. Oleh
karena itu, sudah sepantasnyalah pemerintah menyediakan fasilitas dan memberikan
kesempatan kepada seluruh warga negaranya tanpa terkecuali untuk memperoleh pendidikan
sebagai wujud penegakan Hak Asasi Manusia.

RETROSPEKTIF MEDIASI DAN KONSILIASI PENYELESAIAN LAPORAN PUBLIK PADA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Siti Uswatun Hasanah, Abdul Azizurrahman — Fri, 02 Aug 2024 00:00:00 +0000

Tujuan penelitian ini mengkaji urgensi mediasi Ombudsman dalam peningkatan
kualitas pelayanan publik di Indonesia dan menganalisis upaya –upaya yang dapat
dilakukan guna optimalisasi mediasi Ombudsman dalam menyelesaikan sengketa
pelayanan publik. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan guna
menjawab permasalahan tersebut dilakukan studi dokumen terhadap bahan hukum
primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode
kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa; Pertama, mediasi dan konsiliasi dalam
penyelesaian laporan pada Ombudsman RI telah dilaksanakan namun belum
menjadi skala prioritas. Ombudsman RI masih terpusat pada pemberian
rekomendasi pada lembaga-lembaga terkait untuk penyelesaian laporan. Mediasi
dan rekonsiliasi yang sudah dilakukan mendapatkan apresiasi yang baik dari
publik. Kedua, secara umum dua tantangan penerapan mediasi dan konsiliasi
dalam penyelesaian laporan masyarakat pada Ombudsman RI; Pertama, publik
berkecenderungan menyelesaikan sengketa lewat jalur judisial/ hukum dan
mendapatkan kepastian. Kedua, Ombudsman RI sendiri bukan lembaga arbitrase
yang keputusannya bersifat final, sehingga tidak mengikat para pihak yang
berperkara.

Aktualisasi Hukum Perlindungan Konsumen Pada Akad Ijarah

Jun Mawalidin — Wed, 28 Aug 2024 00:00:00 +0000

Dalam penelitian ini membahas akan permasalahan konsumen akibat kurang jelas
aturan yang diberikan oleh produsen. Konsumen senbagai penerima jasa dan
produsen sebagai pemberi jasa dalam pemberian jasa. Usaha jasa dalam akad
Ijarah sebagai kegiatan pemberian jasa yang dilakukan oleh para produsen kepada
konsumen. Akad Ijarah merupakan sebuah kegiatan pelaku usaha baik itu dalam
skala besar dan skala kecil yang menawarkan jasa layanan. Dalam hal tersebut
bahwa pemberi jasa dapat memberikan kebutuhan, keinginan , dan penampilan
yang bagus dalam layanan jasa. Seperti dalam undang-undang perlindungan
konsumen bahwa adanya klausula baku yang kurang jelas jika dilakukan oleh
produsen dalam tarif jasa maka hal tersebut sebagai suatu suatu perbuatan hukum
yang dilakukan oleh salah satu pihak. Timbulnya ketidakpuasan konsumen pada
produsen. Dalam akad Ijarah dijelaskan bahwa harus jelas akad dalam transaksi
antara kedua belah pihak. Sehingga dalam akad yang dibuat tidak memberikan
keraguan dan ketidakpuasan.